REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wacana perubahan mekanisme pemilihan ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menguat menjelang Muktamar ke-35 NU pada akhir Agustus mendatang. Salah satu usulan yang berkembang adalah menyerahkan pemilihan ketua umum kepada Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA). Mekanisme itu dinilai dapat memperkecil ruang praktik politik uang dan politik transaksional dalam muktamar. Anggota Komisi Organisasi Muktamar ke-35 NU, Idy Muzayyad, mengatakan, berbagai seruan agar Muktamar NU terbebas dari politik uang sebenarnya telah banyak disampaikan. Ia menilai, salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah mengubah mekanisme pemilihan ketua umum PBNU.