REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukan sekadar capaian administratif, melainkan standar moral dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Karena itu, seluruh aparatur negara tidak boleh berpuas diri setelah memperoleh predikat tersebut, tetapi harus terus meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran dan pelayanan publik. "WTP ini bukan tujuan akhir, melainkan sebuah standar moral, sebuah standar keuangan negara yang sejatinya harus kita capai. Pernyataan itu disampaikan AHY saat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Ia juga menegaskan bahwa pengelolaan anggaran negara harus selalu berorientasi pada manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.