KPK mempertimbangkan langkah ini guna mendalami kasus dugaan suap pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang menjerat Bupati nonaktif Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby. Baca juga: Usut Skandal Suap Bupati Kuansing, KPK Cecar Pejabat Kemenhut dan ATR/BPN Terkait Pelepasan HutanBudi memastikan setiap keterangan saksi memiliki peran krusial bagi penyidik dalam mengungkap tabir kejahatan sang bupati secara benderang. "Tentunya terbuka kemungkinan penyidik untuk melakukan pemanggilan kepada saksi-saksi lain jika memang dibutuhkan untuk melengkapi keterangan dari saksi kemarin, ya. Sinkronisasi Izin Lahan dan Penolakan MenteriPenyidik lembaga antirasuah terus menelusuri keterkaitan erat antara Kementerian Kehutanan dan Kementerian ATR/BPN dalam proses pengajuan legalitas lahan di Kuansing. KPK memastikan program sertifikasi tanah untuk rakyat miskin atau TORA memang berada di bawah kendali Kementerian ATR/BPN.