Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah mencatat tiga provinsi dengan jumlah backlog kelayakhunian terbesar di Indonesia yang tetap menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan perumahan nasional. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memastikan terus memperkuat tata kelola penyelenggaraan Program 3 Juta Rumah melalui pemanfaatan data yang akurat, terintegrasi, dan berbasis fakta lapangan. "Sesuai arahan Bapak Presiden, kebijakan perumahan yang tepat sasaran harus lahir dari data yang kuat. Kita bekerja berbasiskan data, dan terima kasih BPS atas sinergi penuhnya," ujar Maruarar Sirait, seperti dikutip Kamis (6/8/2026). Kementerian PKP bersama BPS membahas integrasi data kemiskinan desil 1 hingga desil 4 serta data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).