Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, menegaskan perlawanannya terhadap mafia beras fortifikasi di Tanah Air. Amran mengawalinya dengan temuan produk berlabel beras fortifikasi yang tidak sesuai dengan standar mutu ketentuan, sehingga berpotensi merugikan konsumen hingga puluhan triliun rupiah. Fortifikasi itu dibuat untuk masyarakat miskin, untuk membantu mencegah stunting, mengatasi masalah kurang gizi melalui penambahan vitamin dan mineral," tegas Amran dalam keterangan resminya, Kamis (6/8/2026). Fortifikasi pangan menjadi strategi penting untuk memperbaiki status gizi masyarakat dan telah menjadi indikator prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. "Kita ingin memastikan seluruh proses berjalan sampai tuntas dan siapa pun yang terbukti menyalahgunakan program fortifikasi akan diproses sesuai hukum," tegas Amran.