Ketua Pansus 18 DPRD Kota Bandung, Bagja Jaya Wibawa, mengatakan penyusunan matriks diperlukan sebagai acuan pembahasan Raperda sehingga proses pendalaman setiap pasal dapat berjalan lebih sistematis dan terarah. Menurut Bagja, kepercayaan terhadap Bank Bandung harus dimulai dari Pemerintah Kota Bandung sebelum tumbuh di tengah masyarakat. "Pada intinya, BPR harus diberikan kepercayaan terlebih dahulu oleh Pemerintah Kota Bandung. Ia juga mendorong lahirnya kebijakan yang mengikat agar bidang usaha yang dapat dijalankan Bank Bandung memiliki kepastian. Menurutnya, Bank Bandung tidak dapat dibiarkan bersaing secara bebas dengan bank umum tanpa adanya dukungan kebijakan dari pemerintah daerah.