Liputan6.com, Jakarta - Penangkapan Bupati Pemalang Anom Widiyantoro oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi sorotan Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah. Lembaga tersebut mengaku telah lebih dulu mengingatkan Pemerintah Kabupaten Pemalang terkait meningkatnya laporan masyarakat dan dugaan konflik kepentingan dalam penyelenggaraan layanan publik. Terutama di Pemalang karena ketika itu kami sampaikan ada peningkatan laporan masyarakat yang diterima Ombudsman," kata Siti Farida, Rabu (29/7/2026). AdvertisementMenurut dia, banyaknya laporan masyarakat seharusnya menjadi peringatan dini (early warning system) bagi kepala daerah untuk segera memperbaiki kualitas pelayanan publik. Walaupun pengangkatan jabatan ini dianggap tidak salah, tetapi ada potensi mengarah ke konflik kepentingan," ujarnya.