Liputan6.com, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Khoirudin, mengumumkan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dipotong hingga Rp 15 triliun ke angka Rp 11 triliun sehingga akan berpengaruh terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2026. Menanggapi soal potensi terjadinya penurunan anggaran tersebut Sekretaris Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Justin Adrian Untayana, melihat hal tersebut sebagai kesempatan memberantas pemborosan APBD. “Pemprov DKI harus secara cerdas dan strategis mengatur ulang postur belanjanya agar tepat guna dan efisien. “Dinas Kebudayaan juga mengusulkan pembelian lampu LED yang harga satuannya mencapai Rp15 juta. Pemborosan-pemborosan belanja diatas harga pasar semacam ini perlu berhenti, sekalipun dinas berdalil sesuai E-Katalog,” sambung dia.