Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, menilai wacana penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian tertentu tidak sejalan dengan arah reformasi yang telah ditempuh Indonesia sejak 1998. "Kalau ada masalah di Polri, TNI, atau komponen negara lainnya, lebih baik dilakukan reformasi dari dalam. Haedar juga mengingatkan, penempatan institusi strategis seperti Polri atau TNI di bawah kementerian justru berisiko menambah kerumitan birokrasi. “Kalau ditempatkan di bawah kementerian, bisa muncul problem baru. Ia menegaskan, mempertahankan Polri tetap berada langsung di bawah Presiden dengan perbaikan internal yang berkelanjutan merupakan pilihan paling rasional untuk menjaga konsistensi reformasi.