Said menilai, usulan mengganti PT dengan fraksi gabungan partai-partai kecil justru berpotensi menimbulkan persoalan baru dalam praktik politik di parlemen. Menurutnya, mekanisme semacam ini mungkin lebih mudah diterapkan di negara dengan kultur politik yang homogen. Sebaliknya, Said menegaskan bahwa keberadaan parliamentary threshold justru berperan penting dalam mendorong konsolidasi demokrasi di parlemen agar berjalan lebih efektif. “Keberadaan PT juga akan mendorong konsolidasi demokrasi di parlemen lebih efektif, khususnya dalam pengambilan keputusan politik, dan muara akhirnya untuk menjamin stabilitas jalannya pemerintahan dan politik,” kata Said. “Perlu saya tegaskan lagi merujuk putusan MK, bahwa MK tidak melarang penggunaan PT.