Liputan6.com, Jakarta - Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah mengatakan, keberadaan parliamentary threshold (PT) atau ambang batas parlemen masih relevan dan penting untuk menjaga efektivitas kerja dewan, serta stabilitas politik pemerintahan. Menurut dia, wacana penghapusan ambang batas parlemen dan menggantinya dengan fraksi gabungan partai kecil justru berpotensi menimbulkan persoalan baru dalam praktik politik di DPR. Said menuturkan, konsep fraksi gabungan relatif lebih mudah diterapkan di negara dengan kultur politik yang homogen. Sementara Indonesia memiliki latar belakang sosial dan politik yang multikultural, sehingga perbedaan ideologi antarpartai dalam satu fraksi gabungan berpotensi memicu kebuntuan pengambilan keputusan di internal fraksi. "Sebaliknya, keberadaan PT juga akan mendorong konsolidasi demokrasi di parlemen lebih efektif, khususnya dalam pengambilan keputusan politik, dan muara akhirnya untuk menjamin stabilitas jalannya pemerintahan dan politik," ungkap Politikus PDI Perjuangan (PDIP).