Liputan6.com, Jakarta - Badan Karbon Nasional dinilai mendesak untuk segera dibentuk, guna memperkuat tata kelola emisi dan menjaga daya saing industri Indonesia di tengah tekanan pajak karbon global. Isu karbon dinilai tidak lagi sekadar bagian dari komitmen perubahan iklim, melainkan telah menjadi penggerak ekonomi baru yang berpengaruh terhadap daya saing nasional. AdvertisementUtusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral, Mari Elka Pangestu, menegaskan bahwa ekonomi hijau dan pengelolaan karbon merupakan peluang pertumbuhan, bukan beban. “Kita membutuhkan kebijakan yang konsisten dan koordinasi lintas sektor agar strategi pembangunan ekonomi hijau bisa berjalan dengan baik,” ujar Mari Elka dalam forum tersebut.Ia menilai saat ini Indonesia sudah memiliki sejumlah regulasi terkait nilai ekonomi karbon, termasuk pasar karbon. Dengan demikian, pengelolaan karbon tidak hanya memenuhi komitmen lingkungan, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.